Perjuangan Merebut Kembali Irian Barat Melalui Jalan Konfrontasi

Konfrontasi

(ekonomi, politik dan militer)

1. Konfrontasi melalui jalur ekonomi:

Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut ini: Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951, pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda, Pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957. Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie.

Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958.

a.Tanggal 4 Agustus 1956, pemerintah RI secara sepihak menolak mengakui hutang negara (3.661 miliar golden) seperti yang ditetapkan dalam KMB.
b.Tanggal 18 November 1957, diselenggarakan rapat umum pembebasan Irian barat di Jakarta rapat umum ditindaklanjuti dengan aksi rakyat dan tindakan yang dilajukan pemerindah RI seperti:- Pemerintah melarang semua terbitan dan film bahasa belanda
- Melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) mendarat dan terbang di atas wilayah RI
- Permogokan buruh diperusahaan Belanda secara total, 2 Desember 1957
- Semua perwakilan konsener belanda di Indonesia untuk dihentikan
- Pengambilalihan perusahaan belanda dan modan yang selanjutnya diatur dengan PP No.23 tahun 1958

2. Konfrontasi melalui jalur politik:

a.Pembatalan perundingan KMB,Karena belanda tetap pada keinginannya untuk mempertahankan Irian barat sebagai daerah kekuasaannya (pada Agustus 1952), pemerintah belanda atas persetujuan parlemen memasukkan Irian barat dalam wilayah kerajaan belanda. Maka Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1954 mengumumkan pembubaran uni indonesia-belanda secara sepihak dan diperkuat dengan undang-undang no.13 tahun 1956 tertanggal 3 Mei 1956, indonesia menyatakan uni indonesia tidak ada hubungan lagi.
b.Pembentukan provinsi Irian barat (17 Agustus 1956), dengan ibu kotanya di Soa Siu Maluku utara diangkat sebagai gubernur permama Zaenal abidin, sultan tidore (23 September 1956)
c. Pemutusan hubungan konsulat tanggal 5 Desember 1957. Kegiatan perwakilan konsulat belanda dihentikan
d. Pemutusan hubungan diplomatik dengan belanda
Dilakukan Presiden soekarno tanggal 17 Agustus 1960 dalam pidato berjudul Jarek (jalannya revolusi kita) bagaikan malaikat turun dari langit, kemudian ditindak lanjuti pembentukan Front nasional.
Tujuannya:
- Menyelesaikan revolusi Indonesia
- Melaksanakan pembangunan semesta nasional
- Mengembalikan wilayah Irian barat kedalam wilayah RI
Konfrontasi politik dan ekonowi yang dilancarkan ternyata belum mampu memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian barat. Tapi pada tanggal 5 April 1961 Belanda membentuk berdirinya negara Papua Barat dan memperkuat kedudukan militernya dengan mendatangkan kapal induk Karel Doormen.
            Di samping melalui konfrontasi ekonomi, pemerintah RI juga melakukan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa Siu. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI. Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.

3.Kontrofensi Melalui Jalur Militer :

Pembangunan militer dilakukan sejak 1958 melalui berbagai kontrak pembelian perlengkapan militer terhadap. Pembelian kapal dan pesat perang dilakukan dengan Polandia, Cekoslavia, dan Yugoslavia. Tahun 1959 hal yang sama juga dilakukan dengan membeli peralatan perang dari Amerika Serikat dan negara Eropa Barat. Akbat pemberontakan PRRI/Permesta pengiriman ini kemudian ditangguhkan. Hal ini membuat Indonesia mencari peralatan militer kenegara Blok Timur.

Pembentukan Trikora (tri komando rakyat) untuk merebut irian barat/konfrontasi militer
dilakukan pemerintah sebagai reaksi atas tindakan belanda yang mendirikan negara papua dengan memperkuat pasukannya di irian barat.
Pembentukan Trikora
dalam rapat raksasa di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan komando (Trikora) yang isinya:
a. Gagalkan pembentukan negara Boneka Papua buatan Belanda
b. Kibarkan sang Merah Putih di irian barat
c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air.

Isi Trikora ini kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan rapat ada 31 Desember 1961 Depertan dan Koti yang menghasilkan:

a)  Membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan ibukota Kota Baru.

b) Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962.

Sebagai Panglima Komando Mandala ditunjuk Mayjen Soeharto. Markasnya berada di Makasar. Berikut ini tugas Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer. Menciptakan daerah bebas secara defacto atau mendudukkan unsur kekuasaan RI di Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Panglima Mandala menyusun strategi Panglima Mandala.

Berikut ini tahapan-tahapan dalam strategi Panglima Mandala tersebut.

a.  Sampai tahun 1962, fase infiltrasi dengan memasukkan 10 kompi sekitar sasaran tertentu.

b.  Awal tahun 1963,  fase eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, dan menduduki semua pos pertahanan musuh.

c. Awal tahun 1964, fase konsolidasi dengan mendudukkan kekuasaan-kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Adapun operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat
dibagi dalam tiga fase, yakni sebagai berikut.

(1) Fase Infiltrasi (sampai akhir 1962) Memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran- sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Kesatuan-kesatuan ini harus dapat mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat dalam perjuangan fisik untuk membebaskan wilayah tersebut.

(2) Fase Eksploitasi (mulai awal 1963) mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.

(3) Fase Konsolidasi (awal 1964) Menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

         Selanjutnya antara bulan Maret sampai Agustus 1962 Komando Mandala melakukan operasi-operasi pendaratan baik melalui laut maupun udara.

         Beberapa operasi tersebut adalah Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaimana. Operasi Srigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga di Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Selain itu juga direncanakan serangan terbuka merebut Irian darat dengan Operasi Jayawijaya.

Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa Laut Aru. Ada tiga yang melakukan patroli laut yaitu MTB yaitu MTB RI Macan Tutul, MTB RI Harimau, dan MTB Macan Kumbang diserang oleh Belanda dari laut dan udara. Ketika itu ketiga kapal sedang mengadakan patroli di Laut Aru. Komodor Yos Sudarso segera mengambil alih komando MTB Macan Tutul dan memerintahkan kedua MTB lainnya mundur untuk menyelamatkan diri. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya MTB Macan Tutul bersama Kapten Wiratno dan Komodor Yos Sudarso terbakar dan tenggelam. Dalam rangka konfrontasi, pemerintah mengadakan operasi militer. Operasi militer yang dilaksanakan antara lain Operasi Serigala (di Sorong dan Teminabuan), Operasi Naga (di Merauke), Operasi Banteng Ketaton (di Fak-Fak dan Kaimana), dan Operasi Jaya Wijaya. Operasi yang terakhir dilaksanakan adalah Operasi Wisnumurti. Operasi ini dilaksanakan saat penyerahan Irian Barat kepada RI tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal yang sama Komando Mandala juga secara resmi dibubarkan.

Dengan dikeluarkannya Trikora maka mulailah konfrontasi total terhadap Belanda dan pada bulan Januari 1962 pemerintah membentuk Komando Mandala pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makasar. Adapun tugas pokok dari Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ini adalah pengembangan operasi- operasi militer dengan tujuan pengembangan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebagai Panglima Komando Mandala adalah Mayor Jenderal Soeharto.